Pentingnya Revitalisasi Pustakawan Provinsi DIY

Posted by ALUS Asosiasi Mahasiswa Ilmu Perpustakaan on 18.32 with 1 comment
Perpustakaan mempunyai peranan yang sangat penting yaitu sebagai tempat belajar bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi mereka sehingga menjadi masyarakat berilmu dan mempunyai kecakapan untuk memberikan masukan- masukan dalam pengambilan kebijakan. Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya diperlukan dukungan- dukungan dari berbagai pihak, hal ini sesuai undang- undang perpustakaan Nomor 43 tahun 2007 dalam pasal 8 poin a disebutkan bahwa Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah.

Pemerintah provinsi DIY melalui Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah telah menyelenggarakan perpustakaan khusus dan perpustakaan umum untuk memenuhi kewajiban yang telah diamanatkan dalam undang- undang perpustakaan tersebut di atas. Tetapi dalam pelaksanaannya, perpustakaan yang mempunyai sub sistem di dalamnya yaitu pustakawan belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut. Setiap perpustakaan seharusnya mempunyai pustakawan dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan tetapi pada kenyataannya hal itu belum terwujud. 

Permasalahan yang sebenarnya yaitu terletak pada formasi pustakawan yang belum memenuhi formasi yang telah ditentukan di provinsi DIY. Kalau dilihat dari para pustakawan yang ada di provinsi DIY, maka mereka hanya terdapat di BPAD. Kemungkinan besar perpustakaan di lembaga dan perpustakaan umum lain masih banyak kekurangan pustakawan. Kemudian bahwa untuk menjalankan fungsinya suatu perpustakaan harus dikelola oleh tenaga perpustakaan yang ahli dalam bidangnya. Kenyataan yang ada adalah berbanding terbalik dengan pernyataan tersebut. Di perpustakaan- perpustakaan provinsi DIY kebanyakan pengelola perpustakaan adalah bukan seorang lulusan D2/ S1 ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi, atau mereka yang mendapat pendidikan formal tentang pengelolaan perpustakaan seperti pendidikan kilat pengelolaan perpustakaan. Kebanyakan dari mereka adalah pegawai mutasi yang tidak mempunyai keahlian dibidangnya. Sebagai contoh, di perpustakaan- perpustakaan sekolah pengelola perpustakaan biasanya adalah seorang guru yang diperbantukan untuk mengelola perpustakaan. Kadang pula adalah seorang pegawai administrasi atau TU ( Tata Usaha ). Selain di perpustakaan sekolah adalah di perpustakaan instansi seperti perpustakaan Rumah Sakit, perpustakaan Ban, dan sebagainya. 

Dengan melihat kondisi di atas yang menunjukkan adanya pustakawan atau pengelola perpustakaan di provinsi DIY yang masih terbatas, serta jumlah yang ada masih kurang memenuhi kualifikasi pendidikan yang disyaratkan dalam bidang perpustakaan maka akan mempengaruhi kualitas layanan perpustakaan. 

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya revitalisasi pustakawan di provinsi DIY. Revitalisasi pustakawan dapat dilakukan melalui dua tahap, yaitu perencanaan formasi pegawai dan pengadaan pegawai. Perencanaan formasi untuk pustakawan dengan memperhatikan adanya peluang para calon pustakawan yang nantinya akan menggantikan posisi/ jabatan para pustakawan yang memasuki masa pensiun. Perencanaan formasi untuk pustakawan di setiap perpustakaan, baik perpustakaan instansi maupun perpustakaan umum. Kedua adalah tahap pengadaan pustakawan atau pengelola perpustakaan. Pengadaan pegawai dimaksudkan untuk mengisi lowongan. Posisi lowong tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kematian pegawai, pemecatan, pengunduran diri, dan pensiun. Meskipun demikian penyelenggara pengadaan pegawai juga harus memperhatikan aspek- aspek seperti aspek kebutuhan. Penyelenggara tidak boleh secara cuma- cuma menempatkan pegawai untuk mengisi posisi yang lowong tetapi tetap harus menguji kompetensi yang dimilikinya. 

Dengan diterapkannya kedua langkah tersebut diharapkan di perpustakaan provinsi DIY dapat terpenuhinya pegawai pada formasi perpustakaan serta dapat mennjaring kompetensi pustakawan sehingga akan menigkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat pengguna.

Oleh: Sarofah
*Sarofah adalah Sekretaris Umum ALUS Periode 2011-2012